IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN BIDANG SOSIAL TERKAIT PENANGANAN MASALAH GANGGUAN JIWA STUDI DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Peneliti ini menggunakan perspektif implementasi problems approach yang diperkenalkan oleh Edwards III pada tahun 1984. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dimana pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive. Berdasarkan dari hasil penelitian maka diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang berjalan cukup efektif. Apabila dilihat dari sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas masih belum mencukupi untuk implementasi pelayanan bidang sosial di luar panti. Pada aspek disposisi, maka dapat dikatakan bahwa semua nya bersikap positif tanpa ada penolakan. Dalam melakukan k pelayanan bidang sosial terkait penanganan masalah gangguan jiwa, DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang belum memiliki SOP. Dalam penelitian ini peneliti memberikan saran agar DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang untuk meningkatkan sumber daya manusia serta sumber daya anggaran. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang segera membuat SOP dalam pemberian pelayanan bidang sosial terkait penanganan masalah gangguan jiwa
Article Details
References
Ayuningtyas, D., & Rayhani, M. (2018). Analisis situasi kesehatan mental pada masyarakat di Indonesia dan strategi penanggulangannya. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 9(1), 1–10.
Carissa, R. D., & Nugroho, F. (2019). Implementasi kebijakan pemenuhan layanan dasar dalam panti bagi penyandang terlantar melalui standar pelayanan minimal bidang sosial. Sosio Informa, 5(3).
Darmawan, R., & Adiwidjaja, I. (2019). Efektivitas Kebijakan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi PMKS Khusus ODGJ Terlantar Di Kota Batu. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(4), 165–174.
Daud, M. (2017). Implementasi anggaran desa dalam meningkatkan pembangunan desa (suatu penelitian di gampong Lamdingin kota Banda Aceh). Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum, 1(1), 21–29.
EDWARD III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Esem, O. (2019). Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan Gangguan Jiwa di Daerah Istimewa YOGYAKARTA Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. CHMK Health Journal, 3(2), 40–50.
Faisal, R. R., & Azhari, A. F. (2021). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar di Kota Serang. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 4(1), 125–137.
Feis, I. (2009). Implementasi kebijakan: perspektif, model dan kriteria pengukurannya. Gema Eksos, 5(1), 218199.
Hasibuan, M. S. P. (2019). Manajemen sumber daya manusia. Bumi Aksara.
Hawari, D. (2001). Manajemen Stres, Cemas dan Depresi. Jakarta: Psikiatri FKUI.
Heath, R. L., & Bryant, J. (2013). Human communication theory and research: Concepts, contexts, and challenges. Routledge.
Kementerian Kesehatan RI. (2018). Laporan Nasional Riskesdas 2017.
Kementerian Kesehatan RI. (2019). Laporan Nasional Riskesdas 2018.
Mariana, D. (2010). Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. Governance, 1(1), 13–20.
Moss, S. (2003). Human Communication Principles and Context,. ney York.Mc Graw-Hill.
Ningtyas, H. S. (2021). Pendampingan Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus Kategori Gifted Berdasarkan Pola Asuh Otoritatif. Jurnal Shanan, 5(2), 79–94.
Panjang, D. K. K. P. (2021). Laporan Jumlah kasus.
Patiung, M. (2019). Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis, 19(1), 33–52. https://doi.org/10.30742/jisa.v19i1.686
Pinilih, S. S., Astuti, R. T., & Amin, M. K. (2015). Manajemen kesehatan jiwa berbasis komunitas melalui Pelayanan keperawatan kesehatan jiwa komunitas Di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Prosiding Seminar Nasional & Internasional.
Safitri, A. H., Widianingsih, I., & Halimah, M. (2017). Koordinasi Dalam Penanganan Gelandangan Pikotik Di Kota Bandung. JANE-Jurnal Administrasi Negara, 2(1).
Sakti, F. T. (2018). Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Kelola, 1(2).
Samudra, W. (1994). Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.
Sari, N. (2021). Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. Majalah Media Perencana, 2(1), 100–107.
Tristanto, A. (2020). Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial (DKJPS) Dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19. Sosio Informa, 6(2), 205–222.
Tristanto, A., Marbun, J., & Ismudiyati, Y. S. (2019). Penguatan Kelompok Bantu Diri Anak Jalanan Korban Penyalahguna Napza Di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial, 1(2).
Tristanto, A., Yunilisiah, Y., Bangsu, T., & Sakroni, S. (2022). Implementatioof health services policy related to treating the problems of mental disorders in the city of Padang Panjang, Indonesia. International Journal of Health Sciences, 6(S5), 3779–3790. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS5.9421
Uzhma, L. S., Sriatmi, A., Jati, S. P., & Suryoputro, A. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Puskesmas (Studi Kasus Skizofrenia di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang). Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip), 7(2), 1–9.
Wicaksono, M. A. S., & Susilowati, I. F. (2019). perlindungan hukum hak penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang. NOVUM: JURNAL HUKUM, 6(1).
Yanasari, P. (2019). Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penanganan Pasung di Kab. Kulonprogo Yogyakarta. Mawa’izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 10(2), 354–375.